ACCI-Aceh Program Lancarkan Appeal Untuk Calon Legislatif Pro Pembangunan Berkelanjutan

Gedung DPRA

ACCI-ACEHPROGRAM.org — BANDA ACEH, Mentargetkan dukungan politis yang luas, ACCI-ACEH program melakukan appeal terhadap seluruh calon legislatif di tingkat DPRA yang terdaftar pada pemilu legislatif April 2014 mendatang. Sebuah MoU dengan PT. Pos Indonesia dilakukan untuk memastikan semua calon legislatif dapat dijangkau oleh materi komunikasi program ini sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi semua calon legislatif untuk dapat berpartisipasi dengan program ACCI-ACEH.

Bagi ACCI-ACEH program para calon legislatif, baik yang nantinya terpilih dan duduk di kursi dewan maupun bagi yang belum beruntung, mereka tetap menjadi target audiens yang penting bagi program pengarusutamaan Konsep pembangunan berkelanjutan di Aceh, karena mereka akan tetap berkiprah dalam wadah politik masing masing untuk mencapai tujuanya.

ACCI-ACEH program menyiapkan diri untuk berinteraksi dan menempatkan posisi sebagai mitra bagi para anggota parlemen yang akan bertugas nantinya, melalui sebuah gagasan untuk membentuk Kaukus Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Caucus). Konsep pembangunan berkelanjutan adalah amanah UU Pemerintahan Aceh dan legislatif harus memiliki perangkat pengawasan yang baik terhadap kesungguhan penerapannya.

Para caleg akan diminta statement politiknya terkait penerapan konsep Pembangunan berkelanjutan di Aceh dan juga terhadap rencana membangun kaukus pembangunan berkelanjutan. Statemen politik itu akan menjadi bahan edukasi penting yang akan dipakai oleh program ini untuk berinteraksi kembali dengan publik luas yang sekaligus adalah konstituen politiknya.

Program direktur ACCI-Aceh Program, drh. Wahdi Azmi menyatakan bahwa dalam kurun waktu yang cukup panjang para legislator kita tidak pernah dijadikan sebagai target audien yang khusus bagi berbagai program lingkungan dan konservasi. Fenomena ini, sebenarnya dikarena oleh semua organisasi pengiat lingkungan dengan sumber daya yang terbatas tentu harus memfokuskan intervensi positif mereka terhadap salah satu atau beberapa target audien yang dianggap prioritas. Menurut drh Wahdi Azmi, “tentu sangat mudah masyarakat yang tinggal di pinggir hutan menjadi pilihan. Ketika ini menjadi tren di kalangan sebagian pengiat konservasi. Sayangnya juga diikuti oleh kurang sensitifnya pada tingkatan donor melihat relung intervensi yang menjadi gap, maka tidak heran bahwa proyek lingkungan multi million dollar juga mudah melupakan para legislator sebagai target audien yang valid.” katanya. Akhirnya, pola interaksi para penggiat lingkungan/konservasi lebih banyak terjadi dalam forum debat atau bahkan pada lapangan demo akibat komunikasi yang mangkus gagal tercipta dalam konteks yang lebih positif.

ACCI-ACEH program, mengambil relung gap ini dan akan memfokuskan diri dengan memanfaatkan jaringan luas yang sudah terbina untuk bersama sama memposisikan diri sebagai mitra para legislator yang akan berinteraksi ‘on daily basis’ mencoba melihat pola pembangunan Aceh dari sudut pandang yang sama dan dengan informasi yang cukup sebelum sebuah kebijakan dilahirkan. Rakyat harus sejahtera, dalam pengertian yang hakiki, tidak semu dan bersifat sementara, dan memastikan bahwa apa yang kita lakukan untuk itu tidak mencederai kepentingan generasi mendatang untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara berkualitas. “Inilah yang dimaksud dengan trans generations solidarity,” pungkas Wahdi.

Dia menambahkan bahwa Kaukus pembangunan berkelanjutan yang kelak akan didorong untuk terbentuk akan menjadi pemersatu individu-individu cemerlang yang meskipun berbeda latar belakang politik, namun memiliki kesamaan sudut pandang terhadap pola pembangunan berkelanjutan di Aceh. Kelompok ini diharapkan akan banyak mengukir sejarah aceh di masa depan, Insya Allah. (*)”,”ACCI-ACEH Program Lancarkan ‘Appeal’ Untuk Calon Legislatif Pro Pembangunan Berkelanjutan”,”Mentargetkan dukungan politis yang luas, ACCI-ACEH program melakukan appeal terhadap seluruh calon legislatif di tingkat DPRA yang terdaftar pada pemilu.

“Kata berkelanjutan sering digunakan dalam banyak kombinasi yang berbeda. Misalnya pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan yang berkelanjutan, masyarakat yang berkelanjutan, industri berkelanjutan, ekonomi berkelanjutan, pertanian berkelanjutan dll Tapi apa sebenarnya artinya?

Istilah Pembangunan berkelanjutan digunakan untuk pertama kalinya dalam laporan IUCN 1980 yang berjudul, Conservation Strategy: Living resources for sustainable development. Namun definisi dari konsep pembangunan berkelanjutan ini baru populer setelah Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan mempublikasikan suatu laporan yang berjudul Our Common Future (Masa Depan Kita Bersama) atau juga disebut Brundtland Report pada tahun 1987. Dalam laporan ini disebutkan bahwa:

Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ini berisi di dalamnya dua konsep kunci: konsep kebutuhan, khususnya kebutuhan pokok kaum miskin di dunia yang menjadi prioritas utama harus diberikan, dan gagasan keterbatasan yang ditetapkan oleh negara teknologi dan organisasi sosial terhadap kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan sekarang dan masa depan (WCED, 1987:43)

Pada Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan yang diselenggarakan di Rio pada tahun 1992, pembangunan berkelanjutan disepakati sebagai tujuan umum pembangunan manusia bagi sekitar 160 negara yang menghadiri pertemuan. Tujuan ini kemudian dimanifestasikan secara nyata dalam program ”Agenda 21”. Sejak tahun 1992 pembangunan berkelanjutan telah menjadi konsep yang paling sering digunakan dan tujuan internasional, politik nasional, regional dan lokal.

Seperti halnya pendekatan pembangunan lainnya, pembangunan berkelanjutan adalah tentang perbaikan kondisi manusia. Namun tidak seperti pendekatan lainnya, pendekatan pembangunan berkelanjutan  tidak hanya menekankan pertumbuhan ekonomi, tetapi menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Secara umum, pembangunan berkelanjutan dipahami dalam dua dimensi: gagasan pembangunan (bagaimana membuat lebih baik?) dan keberlanjutan (bagaimana mempertahankan?). Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan dijelaskan sebagai keseimbangan antara aspek-aspek lingkungan, ekonomi dan pembangunan sosial. Ketiga aspek tersebut sering didefinisikan sebagai tiga pilar pembangunan berkelanjutan.

Apa yang membedakan antara teori pembangunan berkelanjutan dengan teori makro pembangunan lainnya adalah filosofi yang mendasarinya bahwa: apa yang kita lakukan sekarang untuk meningkatkan kualitas hidup orang-orang seharusnya tidak merusak lingkungan (bio-fisik dan sosial ekonomi) dan sumber daya sehingga generasi mendatang berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Penekanan pada kaum miskin di dunia juga menyiratkan hubungan antara masalah lingkungan dan pembangunan ekonomi-sosial dalam ruang dan waktu. Jika pada awal mula perkembangannya, pendekatan pembangunan berkelanjutan difokuskan pada isu-isu ekonomi dan penekanan pentingnya dimensi lingkungan dalam pembangunan ekonomi. Namun, saat ini perspektif pembangunan berkelanjutan diperluas dengan menekankan pula dimensi sosial (Komisi Eropa, 2002).

Aspek penting lainnya dari pembangunan berkelanjutan adalah penekanan proses partisipatif. Karenanya, pembangunan berkelanjutan tidak hanya diasumsikan sebagai suatu kebijakan yang lahir dari minoritas kecil teknokrat atau pembuat kebijakan. Namun pula, menekankan peran penting masyarakat dan kaum minoritas di dalamnya. Ide ini kemudian ditegaskan kembali dalam dalam Prinsip 10 Deklarasi Rio tentang Lingkungan dan Pembangunan di mana dinyatakan bahwa: ”Isu lingkungan sebaiknya melibatkan partisipasi semua warga negara”. Dengan demikian, bagian penting yang menjadi penekanan dalam menciptakan pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana menyertakan beragam pemangku kepentingan dalam penentuan apa yang perlu dilakukan dan bagaimana melakukannya.

Related Blogs

Tinggalkan Komentar